UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU
RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang
Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat
sebagai Konvensi Wanita)
UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU
RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182
Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk–Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
UU
RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak – hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil
and Political Rights)
UU RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Keppres Nomor 50 Tahun 1993.tentang Komisi Nasional (Komnas) HAM
Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
UU RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem
pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.
Maklumat
Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan
fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan
legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR,
dan DPA
UURI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kehakiman
UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
UU RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,
UU RI Nomor 24 tahun 2003. Mahkamah Konstitusi
UU RI no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU RI nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Komentar
Posting Komentar